21 December 2016

Ini Pandangan DPRD Matra Soal RAPBD 2017

PASANGKAYU –  Pandangan Fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mamuju Utara (Matra) 2017, yang dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Matra Muzawir Izham, di gedung DPRD Matra, ada lima fraksi yang memberikan masukan dan kritikan, sedangkan satu fraksi tidak memberikan masukan maupun krtikan.
Seperti yang dilansir oleh Fokus Metro Sulbar Rabu (21/12/2016), Fraksi Demokrat mengkritisi pendapatan dan belanja daerah yang termuat dalam pasal 1 di RAPBD tahun 2017. Menurut Demokrat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mestinya segera memberi penjelasan terkait adanya selisih angka-angka antara pendapatan dan belanja yang termuat dalam pasal tersebut.
Sedangkan Farksi Golkar meminta proses perencanaan pembangunan 2017 mendatang bisa lebih dipercepat dari tahun sebelumnya. Lain halnya dengan pandangan Fraksi Amanat Reformasi. Pihaknya mengharapkan agar terbangun koordinasi lintas SKPD dapat ditingkatkan agar tidak menimbulkan tumpang tindih rancangan anggaran.
Fraksi ini juga menginginkan agar penyusunan program hendaknya terencana dengan baik agar manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
Ketua Fraksi Indonesia Raya Arwi, berharap bahwa hendaknya anggaran yang besar dipergunakan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat
Dikatakan Arwi,  fraksi Fraksi Indonesia Raya setelah melakukan perhitungan khusus pada belanja tidak langsung yang tidak diketahui peruntukkannya sebesar 23 Milyar. Maka dari itu mesti ada jawaban secara tertulis dari pemerintah daerah, katanya.
"Hal ini mesti ada jawaban secara tertulis dari pemerintah daerah mengenai peruntukkan 23 Milyar tersebut,"ungkapnya.
Fraksi yang memaparkan pandangannya terkahir yakin Fraksi Hanura, mereka lebih menyoroti proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) yang berkisar Rp. 27 Milyar. Fraksi Hanura meminta SKPD terkait menggenjot PAD tersebut agar bisa terealisasi tepat waktu dan sesuai target.
Sebelum mengetuk palu, Muzawir Ihsam menyampaikan agar pemerintah dapat menjawab pandangan dari fraksi tersebut secara tertulis. (bm/**)