 |
| SAMBUTAN : Bupati Kabupaten Matra, H Agus Ambo Djiwa, saat memberi sambutan saat rapat paripurna di kantor DPRD Matra (27/12/2016). |
PASANGKAYU - Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Utara (Matra) tahun 2017, secara resmi disahkan
melalui rapat paripurna DPRD Matra, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Matra Lukman
SaiD SPd, di kantor DPRD Matra, Selasa (27/12/2016).
Rapat paripurna DPRD Matra, yang dihadiri
langsung oleh Bupati Matra Ir H Agus Ambo Djiwa MP, bersama wakil Bupati Matra
Drs H Muhmmad Saal, telah disahkan jumlah pemdapatan daerah sebesar Rp. 809.554.167.824
itu.
Dalam sambutannya Bupati Matra, H Agus Ambo
Djiwa, mengapresiasi atas upaya kerja keras anggota DPRD Kabupaten Matra
sehingga APBD 2017 dapat disahkan di akhir tahun ini. “Penghargaan
setinggi-tingginya kepada semua pihak, anggota dewan yang menyetujui disahkannya ABPD Kabupaten Mamuju Utra tahun
anggran 2017,” ucapnya.
Masih dalam sambtan, H Agus Ambo Djiwa, menghimbau
kepada seluruh SKPD agar segera menayangkan semua program kerja mulai tanggal
28 Desember 2016 di LPSE dan selanjutnya di awal tahun minggu pertama agar
segera dilaksanakan proses tender perencanaan.
“Olehnya diharapkan para seluruh SKPD untuk
taat pada mekanisme yang telah ditetapkan bersama,” imbuhnya menegaskan.
Berdasarkan amanat pasal 104 ayat 1 Peraturan
Menteri dalam Negeri No 13 tahun 2006, Tentang pedoman pengelolaan keuangan
daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri no 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No
13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa Kepala Daerah
menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran kepada
DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
“Kebijakan anggaran berdasarkan money follow
program prioritas melalui pemastian bahwa hanya program yang benar-benar bermanfaat
dan mendukung program nawa jiwa yang akan dialokasikan dan bukan karena tugas
pokok dan fungsi SKPD, hal ini mengisyaraktkan bahwa pencapaian prioritas
daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh stackholder dengan
mengintegrasikan prioritas daerah program unggulan dan kegiatan prioritas
berbasis perdesaan,” jelas Bupati Matra. (bm/**)