Pasangkayu -
Fraksi Partai Demokrat Menolak Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari
Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sebesar 7 Meliar. Penolakan ini disampaikan
langsung oleh Fraksi Demokrat lantaran dana BKK berjalan sebelum APBD-perubahan
tahun 2018. Selain itu, pemerintah juga dinilai tidak transfaran kepada DPRD
sebagai mitra pemerintah.
 |
| DRS AKSAN YAMBU |
Hal ini disampaikan langsung oleh ketua
Fraksi Partai Demokrat, Drs Aksan Yambu, dalam rapat paripurna pandangan umum
praksi terhadap APBD-perubahan tahun 2018. “Pandangan umum Fraksi demorkrat
kami menolak BKK dari Provinsi Sulawesi Barat,” katanya.
Disampaikan alasan penolakan fraksi democrat,
selain karena BKK berjalan sebelum abpd-perubahan, juga karena OPD terkait
sempat dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas permasalahan tersebut namun
tak kunjung mematuhi panggialan. “Harusnya pemerintah juga transfaran kepada
lembaga DPRD yang merupakan mitra kam,” imbuhnya.
Hal tersebut dibantah Bupati Pasangkayu, Ir H
Agus Ambo Djiwa, bahwa semua penggunaan dana BKK sudah melaui tahapan
ABPD-perubahan 2018 dan transfaransi. Oleh karena itu kata bupati harusnya
Faraksi Demokrat memaksimalkan pengawasan
dilapangan.
“Sebab penolakan BKK ini bisa berdampak ke
pembangunan kedepan apabila tidak diturunkan lagi pemerintah provinsi,”
jelasnya. (bm)