Komisioner KPU Matra Ikuti Bimtek Rekapitulasi Hasil Tungsura se Sulbar

POLMAN - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju Utara mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Perhitungan Suara (Tungsura), Rekapitulasi Hasil Tungsura, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Sinar Mas Kabupaten Polewali Mandar, 26 - 28 November 2018.

Kegiatan yang digelar oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ini, diikuti seluruh Komisioner KPU Kabupaten, Sekretaris KPU, Kasubag Teknis, dan Staf Teknis Operator Aplikasi Situng (Sistem Informasi Perhitungan Suara) se Sulbar.

Kordiv Hukum dav Pengawasan KPU Kabupaten Pasangkayu, Alamsyah mengatakan kegiatan tersebut wajib diikuti seluruh penyelenggara Pemilu regional Sulbar agar setiap tahapan pelaksanaan Pemilu benar-benar dipahami dengan baik oleh lembaga penyelenggara Pemilu 2019.

"Dan kami sebagai utusan KPU Pasangkayu juga hadir mengikuti Bimtek ini," katanya melalui via telpon tadi malam.

Disampaikan bahwa hal-hal teknis semua akan dibahas selam Bimtek berlangsung di Polman, dengan harapan agar pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang bisa dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

"Bimtek Tungsura juga dimaksudkan untuk merangkum masukan dari KPU Kabupaten terkait penyusunan PKPU Tungsura yang sementara dalam pembahasan di KPU RI," jelas Alamsyah kepada media ini.

Disebutkan bahwa yang dibahas dalam kegiatan Bimtek tersebut, mulai dari masalah tugas petugas KPPS, Syarat menggunakan hak pilih di TPS, tatacara pemungutan suara, tatacara pemberian suara, warna dan jenis surat suara, surat suara yang akan diterima pemilih.

Tidak hanya itu, lanjut Alamnsyah, pada Bimtek kali ini juga akan dibahas poin per poin mengenai tatacara pemberian suara pada surat suara sampai masalah sarana dan prasarana penghitungan suara hingga Pemungutan dan penghitungan suara ulang.

“Jadi semua akan didiskusikan selama seluruh anggota Komisioner KPU se Sulbar. Baik itu tahapan penghitungan suara, syarat suara sah pemilihan pres dan wapres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota,” katanya demikian. (bm)